A story of Jamila and Sadikin

It is not story about Mulan Jamila, an Indonesian top sexy singer you may know. It is not also a story about Ali Sadikin, former well-known Jakarta Governor you ever heard. But it is about most Indonesian citizen who trapped in vicious circle of poverty. Jamila (Lagi-lagi jatuh miskin) are the poor who always falling into poverty just because of simple causes. It may be rising of fuel price, skyrocketing of food price or financial crisis which is there is no direct relation with them. Sadikin –(Sakit sedikit jatuh miskin) are those who just because they are sick –take it they are sick because starving or they have no money to get medicine- but they are, then, falling into poverty. The health system in Indonesia is making people falling into poverty. And, try to make it simple, the poor are not allowed to be sick!

At least, please correct me if I am wrong, more than 150 million from 44 household in Indonesia facing financial problem because of they have no money to healthcare access. 25 million of household or more than 100 million are sensitive to be the poor because they can not pay health services (WHO, 2008).

Jamila and Sadikin must be jealous with Cuba citizen or Chinese or Philippines because they get better and better health service. When they are sick, they have health insurance. The state takes its duty and its responsibility to protect its citizen.

From 280 million of Indonesia citizen, there was just about 70 million covered by Health insurance for the poor (Askeskin). From the rest 210 million, its 20 million of the rich protected by private insurance and 90 million use their pocket. So, how to realize universal coverage of health insurance? Is there any Obama’s plan for Indonesia? Should we let a new Jamila and Sadikin born everyday? How we stop vicious circle of Jamila and Sadikin generation? Or, let them grow because it is Indonesia’s destiny we should face? Is it a curse?

Menjinakkan Metakuasa Global

Menjinakkan Metakuasa Global

Judul Buku: Menjinakkan Metakuasa Global, Suara Indonesia Untuk Globalisasi yang Lebih Adil
Editor: Imam Cahyono
Pengantar: Ali Alatas
Penerbit: LP3ES
Cetakan: Pertama, Desember 2008

Globalisasi adalah sebuah kekuatan yang buta. Ia harus dipandu; jika tidak, kita akan terseret dan tersesat oleh dayanya. Ia perlu dituntun oleh aturan-main pada tingkat global yang adil, agar tidak menimbulkan kerugian dan malapetaka bagi yang belum bisa atau belum siap memanfaatkannya. Tidak dapat disangkal, sebagian besar negara berkembang dan miskin justru kian terpuruk dan terpinggirkan olehnya. Gagasan mereformasi tata kelola globalisasi sangatlah ambisius, tapi sungguh naif jika tidak dikerjakan.

Untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, dibutuhkan White Papers yang visioner, prioritas dari pemerintah dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Diplomasi Indonesia dengan Bank Dunia, IMF dan WTO membutuhkan perhatian serius seiring dengan agenda pembangunan ekonomi. Peran diplomasi Indonesia harus diperluas dengan menggunakan politik luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan institusi yang memadai serta pola koordinasi yang efektif. Penguatan kelembagaan perlu didukung dengan penguatan kapasitas negosiator seiring dengan kompleksitas dan dinamika globalisasi.

————————–

———————–
Dalam khasanah perbukuan nasional, tulisan-tulisan mengenai globalisasi dan tata kelola, khususnya peran yang dapat dimainkan oleh Indonesia didalamnya, masih sangat terbatas. Saya yakin buku ini dapat mengisi kekosongan yang sangat akut. Saya berharap, buku ini dapat menguggah minat yang lebih besar diantara para penentu kebijakan maupun praktisi dan mendorong para penulis maupun penerbit Indonesia untuk lebih banyak mendalami isu globalisasi, yang implikasinya sangat nyata berdampak pada kepentingan nasional kita.
Ali Alatas, Diplomat Senior

The Future of Global Economy

How can economic communities -national and local- survive and prosper in the rapidly changing global economy?…

Anything’s possible

Anything’s possible. Keep thinking.

Bayangan Tuan Hegemon

Kompas, Jumat, 25 April 2008

Oleh Imam Cahyono

There’s no way to escape the fact that the United States is the only superpower on earth. (Jimmy Carter)

Roda nasib memang berputar. Perlahan kejayaan Paman Sam berangsur pudar. Amerika Serikat yang digdaya kini seakan tak berdaya menghadapi tantangan zaman. Jika dulu bebas berbuat semaunya, sekarang ia harus berpikir panjang dalam mengambil tindakan. AS memang memiliki kemampuan besar untuk melakukan apa pun yang diinginkan, tetapi tidak berarti ia bisa meraih semuanya.

Tiap gerak-gerik sang superpower, baik kemajuan atau kemunduran, berimplikasi pada dunia. Belakangan, pengaruh AS terus menurun. Reputasi, superioritas, dan kapasitasnya dalam menangani agenda politik global melemah. Bahkan, popularitas kepemimpinan AS di mata penduduk negara sekutunya terus merosot lantaran arogansi, unilateralisme, dan perang Irak. Kekalahan perang di Irak ditambah krisis finansial dan anjloknya dollar membuat AS terpuruk.

Dapatkah sang kaisar mempertahankan takhta menghadapi kompetitor, seperti Uni Eropa, BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China), atau Jepang? Kepemimpinan pada abad ke-21 berjalan dinamis dengan munculnya kekuatan baru dalam sistem global. Pergeseran geopolitik berpengaruh terhadap keseimbangan global. Tatkala perekonomian AS terperosok dalam kubangan krisis, Asia tampil sebagai pemain tangguh. China dan India terus melaju pesat. Perputaran ekonomi global bergeser dari negara industri maju menuju negara berkembang (emerging market). Pendulum berayun ke Timur.

Sebelum 2005 konsumen AS merupakan mesin pertumbuhan ekonomi global, dengan total lebih dari separuh pengeluaran konsumsi global. Belanja konsumsi dari 17 negara berkembang terbesar setara dengan 48 persen konsumsi pengeluaran AS tahun 2000, melambung hingga 65 persen pada 2007. Dengan angka ini, negara berkembang dapat melampaui belanja konsumsi AS pada 2015. Ledakan konsumsi mengubah pola perdagangan global. Selama 2007 negara berkembang menghasilkan sekitar 52 persen dari pertumbuhan global dibandingkan dengan 37 persen pada akhir 1990. China menyumbangkan 17,8 dari pertumbuhan pertumbuhan domestik bruto (PDB) global, sementara AS hanya 14,6 persen.

Negara berkembang pun mengantongi 75 persen dari 6 triliun dollar AS total cadangan devisa dunia. Aset Sovereign Wealth Fund (SWF) mencapai 2,5 triliun dollar AS. Surplus keuangan ini di antaranya digunakan untuk menolong Citigroup, UBS, Merrill Lynch, dan Morgan Stanley dari kebangkrutan. Meski belum signifikan dalam kontrol dan kepemilikan, mustahil keputusan investasi global dibuat tanpa melibatkan Asia.

Perusahaan multinasional Asia—minus Jepang—terus menggurita. Lenovo, Petrocina, dan CNOCC terus melebarkan sayap. Pemain besar dari India, seperti Mittal Steel, Tata, Wipro, and Infosys, tak pernah berhenti melakukan inovasi dan ekspansi. Industri perbankan China pun merambah Afrika. Hal senada dilakukan ICICI, bank terbesar di India yang terus berupaya membidik pasar global.

Meski China dan India tumbuh pesat, ekonomi AS masih tetap memimpin sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan PDB sebesar 13,7 triliun dollar AS, setara dengan 20 persen total PDB dunia pada 2007. Ekonomi China saat ini menduduki peringkat ke-4 terkuat dunia di bawah Jepang dan Jerman dengan PDB 3,2 triliun dollar. Sementara itu, India masih berada di urutan ke-12.

Dilihat dari anggaran militer, AS tetap nomor wahid. Tahun ini pemerintahan Bush mengajukan anggaran sebesar 711 miliar dollar-170 miliar dollar di antaranya untuk membiayai operasi di Irak dan Afganistan. Angka ini setara dengan 48 persen dari total anggaran belanja militer dunia yang berkisar 1,47 triliun dollar. China dan Rusia ada di urutan ke-2 dan ke-3 sebesar 121,9 miliar dollar dan 70 miliar dollar. India berada di urutan 12 dengan anggaran 22,4 miliar dollar.

Dengan biaya sebesar itu, berarti AS membelanjakan 46 kali kombinasi belanja negara-negara terbesar, atau 5,8 lipat dibandingkan dengan China, 10,2 kali jika dibandingkan Rusia, dan 98,6 dibandingkan Iran. AS dan sekutunya—negara anggota NATO, Jepang, Korea Selatan, dan Australia—menghabiskan 1,1 triliun dollar, atau sekitar 72 persen dari jumlah total belanja militer global.

Pasca-Bush

Menjadi sebuah negara adidaya tak lepas dari kekuatan pengaruh, kepemilikan sumber daya, ideologi, kontrol teritorial, dan bahkan, aliansi militer. Meski dihantam krisis dan terpuruknya dollar, AS tetap belum terkalahkan dalam urusan militer dan supremasi ekonomi. Superioritas AS tetap belum terkalahkan. Washington masih menjadi satu-satunya superpower dalam dekade ini.

Bahwa AS adalah satu-satunya negara superpower, seperti diungkapkan mantan Presiden AS Jimmy Carter, nyaris tidak terbantahkan. Ia satu-satunya negara superpower di Bumi, tidak hanya dalam total portofolio militer, ekonomi, dan dominasi politik, tetapi juga teknologi, sikap, konsep, bahasa, dan mode gaya hidup. Sementara itu, pengaruh China, Rusia, dan India masih terbatas pada kawasan. Mereka masih harus menyelesaikan masalah internal sebelum menjadi negara adidaya.

Meski demikian, dalam kondisi saat ini yang terasing, terpuruk, dan citra yang buruk, AS perlu melakukan introspeksi. Ia harus lebih toleran dan terbuka dengan mendasarkan kekuasaannya pada dinamisme dan kekuatan moral. Untuk memulihkan posisinya, AS terlebih dahulu harus memulihkan kepercayaan diri dengan bersedia menghormati dan mendengarkan suara yang lain.

Mau tidak mau, Paman Sam harus berubah. AS membutuhkan wajah baru. Suara mayoritas penduduk dunia menuntut perubahan. ”We don’t hate America. We hate Bush. When he’s gone, it will be a new day”. Kesempatan itu terbuka lebar ketika Bush harus hengkang dari Gedung Putih. Sebuah awal dari era baru untuk sang kaisar, atau awal dari akhir Tuan Hegemon?

Imam Cahyono, Program Officer Globalisasi Prakarsa, Jakarta

Diplomasi Ekonomi Bagi Reformasi Tata Kelola Globalisasi

Tempo, Edisi 12-18 November 2007

Binny Buchori & Imam Cahyono

Bisakah Indonesia menjadi negara kelas menengah, tidak saja dalam hal pendapatan tetapi dalam hal kualitas kesejahteraan hidup dan sumber daya manusianya? Impian ini hanya dapat dipenuhi jika Indonesia mampu mengelola dan mengantisipasi arus globalisasi ekonomi. Sebagaimana diuraikan dalam skenario yang dikembangkan OECD (1997) dan GLobal Scenario Group (2006), globalisasi merupakan salah satu penggerak utama (drivers) dari perubahan perekonomian jangka panjang. Kejelian suatu bangsa untuk menyikapi globalisasi akan menentukan posisinya pada masa 20-25 tahun ke depan.

Secara umum, teridentifikasi dua skenario utama perekonomian dunia. Pertama, flexible market yang mengagungkan peran pasar bebas ketimbang peran pemerintah dalam perekonomian. Skenario ini merujuk pada intensifikasi dan ekstensifikasi pasar regional dan pasar global dimana peran pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan akan ditinggalkan karena dianggap tidak sejalan dengan efisiensi ekonomi. Peran negara akan menjadi minimalis untuk memfasilitasi ekspansi mekanisme pasar. Dalam skenario ini, Amerika Serikat tetap menjadi ekonomi yang paling dinamis dan memimpin perekonomian global baik sebagai produsen dan konsumen. Di sisi lain, sejumlah besar negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin kurang berhasil atau gagal mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang diperlukan dan akibatnya gagal untuk bisa menikmati buah dari globalisasi ekonomi.

Skenario kedua adalah coordinated market dimana perluasan pasar dan kompetisi diterima sebagai kenyataan yang tak terelakkan, namun, pemerintah melalui perjanjian internasional-regional menyiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan untuk mengantisipasi dampak dan resikonya. Skenario ini menunjuk pada terjadinya keseimbangan peran antara pemerintah dan peran swasta, antara kebijakan publik dan kebebasan pasar. Dalam skenario ini, terdapat kemauan dan kemampuan berbagai lembaga publik di tingkat nasional dan internasional untuk menyeimbangkan antara pasar dan masyarakat, antara produksi dan keberlanjutan, dan antara individu dan nasib bersama. Skenario inilah yang menjadi proyeksi yang harus didorong pencapaiannya oleh Indonesia karena menjamin berlangsungya kesetaraan antara negara maju dan berkembang dalam pengelolaan globalisasi ekonomi. Skenario ini akan memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Hanya saja, ketimpangan dalam tata kelola globalisasi akan menyebabkan upaya tersebut menjadi tidak mudah.

Saat ini, pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga internasional yang menetukan arah globalisasi ekonomi, seperti WTO, Bank Dunia maupun IMF, disusun dan didominasi oleh kepentingan negara-negara maju. Sebagai contoh, di Bank Dunia dan IMF “siapa yang berhak bersuara dan memutuskan” (voting power) diatur berdasarkan besaran iuran masing-masing negara dan bukan berdsar besara ekonomi maupun jumlah populasi negara tersebut (Ronauli dan Triwibowo, 2006). Tidak mengherankan, dengan kuota sebesar US$ 55,1 milyar, Amerika memiliki suara terbesar di IMF,sedangkan seluruh negara berkembang hanya memiliki 38% dari seluruh suara di IMF.

Dengan kenyataan ini, maka yang menjadi tantangan bagi negara berkembang adalah mengubah tata kelola globalisasi, yaitu “bagaimana memperkuat suara Selatan dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga keuangan internasional serta menentukan arah globalisasi”. Alokasi suara negara berkembang harus ditambah untuk memperkuat suara negara miskin. Negara berkembang juga harus mendapatkan porsi yang fair dalam pemilihan dewan eksekutif. Transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kepemimpinan mutlak menjadi suatu keharusan.

Pertanyaan untuk Indonesia adalah: seberapa jauh gagasan memperkuat suara Selatan hidup dan berkembang menjadi posisi/strategi dalam menghadapi globalisasi? Lebih lanjut lagi, sudahkah Indonesia mengembangkan alat diplomasi internasional yang efektif untuk tujuan tersebut? Kajian yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa menunjukkan bahwa tidak adanya strategi diplomasi ekonomi internasional yang koheren telah menjadi titik lemah pemerintah. Sebagai contoh, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sangat berorientasi ke dalam (inward looking) dan tidak memberikan panduan strategis yang jelas kepada pemerintah untuk menghadapi arus globalisasi ekonomi. Usulan riil dan inisiatif bagi reformasi tata kelola globalisasi yang dimunculkan delegasi-delegasi Indonesia di forum internasional, seperti WTO, juga sangatlah terbatas. Ini sangat ironis, karena Indonesia adalah ketua G33, kelompok negara berkembang yang berupaya untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum perdagangan global.

Diplomasi politik yang tidak diimbangi diplomasi ekonomi yang koheren tidak akan mencukupi untuk membantu Indonesia mengelola arus deras globalisasi ekonomi. Tanpa diplomasi ekonomi yang jelas dari pemerintah terhadap globalisasi, posisi Indonesia dalam forum ekonomi internasional hanya akan terpaku sebagai “king of solidarity maker” dan tidak akan pernah beranjak lagi menjadi “the true leader of developing countries” seperti yang pernah dimainkannya sepanjang tahun 1950-an maupun akhir 1970-an.

Misteri Globalisasi Finansial

Kompas, 1 Februari 2008 | 08:40 WIB

Imam Cahyono

Unexplainable market episodes are something Fed policymakers have to deal with all the time. Alan Greenspan

Mendung hitam yang membayangi pasar finansial menebar kepanikan dan trauma ke seluruh dunia.Meski kondisi bursa global yang sempat rontok beranjak pulih, ketidakpastian terus menyelimuti. Dalam era globalisasi finansial, ekonomi saling terhubung satu sama lain secara kompleks dan sangat rentan.

Pertemuan tahunan Masyarakat Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang gencar menyiarkan mantra globalisasi melalui integrasi ekonomi global pun dirundung cemas. Gonjang-ganjing finansial belum tampak berakhir.

Tangan gaib

Pasar finansial melesat dan mendunia ditopang fundamentalisme pasar sebagai ideologi dominan pada 1980. Liberalisasi sistem finansial menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengeruk keuntungan besar pada setiap kesempatan. Kaum fundamentalis percaya, pasar akan menuju titik ekuilibrium untuk mengontrol diri sendiri tanpa perlu intervensi (invisible hand).

Lalu, lintas modal di lantai bursa merupakan fitur globalisasi finansial. Jantungnya ada di Wall Street, New York, dan the City, London. Angka transaksi uang yang beredar di pasar modal jauh lebih besar ketimbang yang berputar di masyarakat. Padahal, aset finansial hanya klaim di atas kertas atas aset riil dan aset produktif. Akhir tahun 2004, menurut McKinsey Global Institute, jumlah aset finansial mencapai 334 persen dari total produk domestik bruto (GDP) global.Miliaran transaksi ekonomi antara konsumen dan investor di lantai bursa tak lagi terkontrol. Regulator kesulitan memonitor. Rontoknya bursa global adalah bukti kegagalan bank sentral, terutama AS (The Federal Reserve), untuk mengendalikan pasar liar. Dalam sekejap, dengan mudah investor menempatkan atau memindahkan modalnya ke tempat yang dianggap menguntungkan.Greenspan (2007) mengungkapkan, keterbatasan regulasi karena regulator sering tidak tahu sumber krisis. Gejolak pasar bak teka-teki yang sulit dijelaskan The Fed. Bahkan, upaya mengatasi problema yang melanda sering dilakukan dengan data tidak lengkap, tidak akurat, tidak logis, dan tidak kuat secara hukum.

Mantan Gubernur The Fed menambahkan, regulasi pemerintah atas pasar global tidak berdampak signifikan. AS pun tidak mampu melindungi warganya yang kehilangan rumah. Pasar bergerak di luar kendali, disusul munculnya aneka masalah. Dalam situasi yang cepat berubah, antisipasi sebuah kebijakan baru tidak efektif karena muncul masalah baru lainnya.

Namun, Greenspan percaya, kekuatan terbesar ekonomi AS adalah kemampuan sekaligus daya tahan dalam menghadapi gejolak sambil melakukan pemulihan. Sering kali ini dilakukan tanpa terprediksi. Kendati menghadapi krisis, ia yakin perekonomian dapat pulih sendiri meski memakan waktu panjang.

Intervensi

Apakah dampak gejolak pasar global harus dibiarkan menunggu tangan gaib memulihkan keadaan? Untuk mengungkap kegembiraan, ketakutan, dan harapan, apakah warga negara dunia harus menanti keajaiban pasar?

Bagaimanapun regulasi penting untuk menata pasar, mencegah kepanikan, dan menyediakan aturan kompetisi yang fair. Kerja sama regulasi global dibutuhkan sebagai upaya antisipasi dampak negatif lalu lintas pasar global. Di sinilah urgensi peran pemerintah dan otoritas moneter guna memonitor dan mengendalikan pasar finansial global—seperti menetapkan capital control—untuk mendukung kebijakan ekonomi global.

Negara berkembang seperti Indonesia tentu harus sigap belajar dari krisis yang melanda AS, sambil melindungi diri dari berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Kajian Woodrow Wilson International Center for Scholar (Muchhala, et. al, 2007) mengemukakan, meski krisis Asia 1997 merupakan peristiwa penting, belum ada konsensus yang menyepakati akar masalahnya. Dugaan penyebab krisis umumnya volatilitas globalisasi finansial, kelemahan fundamental sistem keuangan domestik, liberalisasi keuangan tanpa diikuti regulasi memadai, dan faktor-faktor lainnya.

Krisis 1997 telah berlalu 10 tahun. PDB regional tumbuh rata-rata 4-6 persen antara tahun 1999 dan 2005, lebih rendah dibanding sebelum krisis yang mencapai 7-9 persen (1991-1996). Depresiasi mata uang belum sepenuhnya pulih. Won membaik 95 persen, baht dan ringgit mencapai 70 persen, peso 50 persen, tetapi rupiah hanya 25 persen.

Sejarah memang berulang. Awalnya Meksiko, menyusul Brasil, Argentina, lalu kembali ke Meksiko, disusul Thailand, Indonesia dan Argentina lagi, dan kini AS. Mengatasi gonjang-ganjing pasar finansial ibarat meraba gajah dalam gelap. Belum ada jurus ampuh untuk menaklukkannya. Tetapi harus cepat dipecahkan sebelum terlambat!

Imam Cahyono Program Officer Globalisasi Perkumpulan Prakarsa